Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dan Transformasi Digital Perpajakan: Suatu Kajian Literatur tentang Perspektif Kepatuhan Pajak di Indonesia - Kiki Adelia; Dani Ramdani (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan transformasi digital fundamental dalam administrasi perpajakan Indonesia yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan memetakan dan mensintesis secara komprehensif proses implementasi, pengaruh, serta faktor moderasi CTAS terhadap kepatuhan pajak melalui pendekatan kajian pustaka (literature review). Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif konvensional dengan mengumpulkan, membaca kritis, dan menganalisis literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen kebijakan perpajakan yang terbit antara tahun 2021–2026. Analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa CTAS mengintegrasikan proses administrasi pajak secara digital, memperkuat pengawasan, dan mendorong kepatuhan melalui penguatan dimensi kekuasaan (power) dan kepercayaan (trust) berdasarkan kerangka Slippery Slope. Namun, efektivitas implementasi dihambat oleh kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, keterbatasan kapasitas SDM, dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Faktor-faktor moderasi seperti kesiapan kelembagaan, persepsi keamanan sistem, dan kualitas edukasi perpajakan berperan krusial dalam menentukan keberhasilan CTAS. Temuan empiris dari berbagai studi mengonfirmasi bahwa ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan sistem. Secara teoretis, sintesis ini mengintegrasikan Technology Acceptance Model (TAM), UTAUT2, dan Slippery Slope Framework dalam menjelaskan dinamika kepatuhan pajak digital. Disimpulkan bahwa CTAS berpotensi merevolusi tata kelola pajak dan meningkatkan kepatuhan secara sistemik, asalkan diiringi penguatan infrastruktur digital merata, peningkatan literasi pajak, dan pembangunan kepercayaan publik berkelanjutan. Implikasinya, diperlukan kebijakan holistik yang mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan pemberdayaan manusia.