Evaluasi Rekonsiliasi Kas dalam Mendukung Efektivitas Pengendalian Internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya - Vivi Daviniella; Theresia Octaviani; Sifera Patricia Maithy; Koko Franko (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi kas dalam mendukung efektivitas pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama penelitian adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi kas dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui pencocokan data antara Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU), rekening koran, dan laporan penutupan kas. Rekonsiliasi berperan penting dalam mendukung pengendalian internal melalui deteksi dini kesalahan pencatatan, verifikasi data keuangan, identifikasi permasalahan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada rekonsiliasi bulan Maret 2026 ditemukan selisih sebesar Rp99.700.000,00 antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan SPJ Fungsional yang disebabkan oleh belanja modal yang belum diposting pada aplikasi SIPD-RI. Selain itu, terdapat selisih sebesar Rp645.366.384,00 antara saldo BKU dan rekening koran akibat proses SP2D Ganti Uang (GU) yang belum selesai. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterlambatan pencatatan transaksi, pertanggungjawaban panjar yang belum optimal, serta hambatan teknis pada sistem informasi keuangan daerah. Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi kas telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pencatatan transaksi, dokumentasi, dan monitoring untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.