Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik atas Kebocoran Data Pribadi: Studi Kasus Tokopedia 2020 dan Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi - Natasya Windi Aqilla; Parlaungan Gabriel Siahaan; Desvita Dwi Herawati; Kevin Rahmat Immanuel (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Pertumbuhan pesat perdagangan digital di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko pelanggaran keamanan data pribadi konsumen. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kebocoran data yang dialami Tokopedia pada tahun 2020, yang mengakibatkan sekitar 91 juta data pengguna diduga tersebar dan diperjualbelikan di internet. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan informasi pribadi serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban kebocoran data dalam transaksi elektronik dengan menjadikan kasus Tokopedia sebagai studi kasus utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data Tokopedia mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna dan memberikan pemberitahuan yang memadai kepada pihak yang terdampak. Kehadiran UU PDP menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Dengan demikian, konsumen memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Penelitian ini merekomendasikan penegakan UU PDP secara konsisten, pelaksanaan audit keamanan secara berkala oleh platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi di masa mendatang.