Relevansi Profesi Hukum pada Era AI (Artificial Intelligence) - Aryuda Muhammad Naufal Rizqi; Athala Radja Diksana; Siska Nur Azqia; Zahra Fauziah (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum. Kehadiran teknologi AI mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, analisis dokumen hukum, penelitian hukum, hingga penyelesaian berbagai pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kondisi ini menimbulkan berbagai pandangan mengenai masa depan profesi hukum dan relevansinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi profesi hukum pada era AI serta mengkaji peluang, tantangan, dan strategi adaptasi yang perlu dilakukan oleh para profesional hukum dalam menghadapi transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan publikasi yang berkaitan dengan perkembangan AI dan profesi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mampu membantu pelaksanaan berbagai tugas teknis dalam bidang hukum, seperti pencarian data, analisis kontrak, dan prediksi putusan berdasarkan data historis. Namun demikian, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan profesi hukum karena masih terdapat aspek-aspek yang membutuhkan pertimbangan moral, etika, empati, interpretasi hukum, serta kemampuan argumentasi yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, profesi hukum tetap memiliki relevansi yang tinggi pada era AI dengan syarat mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Integrasi antara kompetensi hukum dan pemahaman teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan hukum di masa depan. Dengan demikian, AI seharusnya dipandang sebagai alat pendukung yang memperkuat kinerja profesi hukum, bukan sebagai pengganti peran manusia dalam penegakan keadilan.