Model Pemilu Indonesia: Reformulasi Pemilu Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura - Abdul Syahib; Ananda Dwi Indriyani; Reynathan Maulana Resi; Fazratul Aulia M; Lathifah Alya Larasati; Elviandri Elviandri (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, legitimatif, dan berintegritas. Setiap negara memiliki sistem hukum pemilu yang berbeda sesuai dengan kondisi politik, sistem pemerintahan, dan karakteristik ketatanegaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura serta mengidentifikasi model pemilu yang ideal bagi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan sistem Electoral College yang menekankan prinsip federalisme dan keseimbangan antarnegara bagian. Malaysia menggunakan sistem First Past the Post (FPTP) yang sederhana dan efektif dalam membentuk pemerintahan yang stabil, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi politik. Sementara itu, Singapura mengombinasikan Single Member Constituency (SMC) dan Group Representation Constituency (GRC) untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menjamin keterwakilan kelompok minoritas. Berdasarkan hasil perbandingan, tidak terdapat sistem pemilu yang sepenuhnya ideal karena setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang dipengaruhi oleh kebutuhan historis, sosial, politik, dan konstitusional masing-masing negara. Bagi Indonesia, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dipertahankan dengan penguatan kelembagaan partai politik, optimalisasi peran DPD, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih adil, efektif, dan representatif.