Strategi Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem oleh Ketua Yayasan untuk Meningkatkan Retensi Siswa Antar Jenjang - Hefniy Hefniy; Moh. Mohlas; Moh. Holidi (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengambilan keputusan berbasis sistem yang dilakukan oleh ketua yayasan dalam meningkatkan retensi siswa antarjenjang pada lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis sistem dilaksanakan melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data retensi siswa secara terintegrasi sebagai dasar penetapan kebijakan kelembagaan. Strategi tersebut diarahkan pada penguatan loyalitas orang tua dan siswa melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, komunikasi yang efektif, pemenuhan kebutuhan peserta didik, serta pelaksanaan program pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, evaluasi dan pengendalian sistem retensi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan siswa dan keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yayasan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan data, kebijakan, dan layanan pendidikan ke dalam sistem pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan hubungan kelembagaan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pengambilan keputusan berbasis data dapat meningkatkan akurasi kebijakan, memperkuat loyalitas orang tua dan siswa, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mendukung keberhasilan retensi siswa antarjenjang secara berkelanjutan melalui tata kelola pendidikan Islam yang adaptif, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.