Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang - Ardiana Zahrani Pratiwi; Angga Sanita Putra; Kholida Atiyatul Maula; Achmad Nawawi; Madjidainun Rahma (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 101,32%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan PBB-P2 sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada sebagian besar periode penelitian. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan efektivitas menjadi 90,84%, namun masih termasuk dalam kategori efektif. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, PBB-P2 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 25,94% dengan kategori sedang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 31,21% dengan kategori cukup baik, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 18,27% dengan kategori sangat rendah. Fluktuasi kontribusi dipengaruhi oleh perubahan realisasi penerimaan PBB-P2, peningkatan target penerimaan setiap tahun, serta perkembangan sumber-sumber PAD lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Karawang telah berjalan sangat efektif, kontribusinya terhadap PAD masih perlu dioptimalkan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, optimalisasi pendataan objek pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendukung peningkatan penerimaan PAD secara berkelanjutan.