PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN KAMPUNG MELALUI PEMETAAN RISIKO ADMINISTRATIF DAN PENYUSUNAN FLOWCHART BERBASIS SISKEUDES DI KAMPUNG HOLTEKAM - Yunita Ade Irma Seran; Try Juniarti; Rizky Rivaldi Patora; Marselin Tecuari; Sara Marlyn Paru; Hesty Salle; Juliana Waromi; Alfiana Antoh; Adolf Z. D. Siahay; Annisa Fitriah Mudassir; Dytha Meninta Nababan (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel memerlukan kompetensi aparatur, ketertiban dokumen, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembagian fungsi yang jelas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan menyusun rancangan perbaikan alur administrasi pada Pemerintah Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, wawancara semiterstruktur dengan Sekretaris Kampung dan Bendahara/Kepala Urusan Keuangan, telaah dokumen, diskusi tim, serta pemetaan proses menggunakan swimlane flowchart. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan proses perencanaan, pencatatan, verifikasi, pelaporan, dan pengawasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kampung telah didukung oleh Buku Kas Umum, buku pembantu, dokumen pertanggungjawaban, transaksi perbankan, dan Sistem Keuangan Desa. Namun, implementasinya masih menghadapi keterlambatan penyerahan nota dan kuitansi, belum meratanya kompetensi aparatur dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa, penataan arsip yang belum konsisten, keterbatasan sarana teknologi, belum optimalnya realisasi kegiatan, serta pengendalian internal yang cenderung bersifat korektif. Kegiatan ini menghasilkan pemetaan risiko administratif dan flowchart akun penyertaan modal yang memperjelas peran Tim Perencanaan Kampung, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Bendahara Kampung, Operator Sistem Keuangan Desa, dan Inspektorat. Luaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar, daftar periksa dokumen, dan mekanisme verifikasi berjenjang. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan kampung memerlukan integrasi antara kompetensi aparatur, ketertiban administrasi, penggunaan teknologi, dan pengendalian internal yang berkelanjutan.