Transformasi Digital Akuntansi Perpajakan: Tantangan dan Peluang Implementasi E-Faktur dan E-Billing - Nurwahidah (ASIAN PUBLISHER, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi sistem E-Faktur dan E-Billing sebagai bagian dari transformasi digital akuntansi perpajakan di Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mewajibkan penggunaan E-Faktur untuk penerbitan faktur pajak dan E-Billing untuk pembayaran pajak. Transformasi digital ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Jakarta dan Bekasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan akuntan perusahaan, staf perpajakan, dan konsultan pajak, serta analisis dokumen terkait implementasi E-Faktur dan E-Billing periode 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Faktur dan E-Billing menghadirkan tantangan utama berupa: (1) kesiapan infrastruktur teknologi informasi pada sisi wajib pajak dan server DJP; (2) gangguan sistem dan error pada aplikasi (misalnya web server down dan database error); (3) kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap prosedur digital; (4) kendala integrasi antara sistem akuntansi internal wajib pajak dengan sistem DJP; serta (5) kerentanan terhadap kejahatan siber seperti pengiriman malware melalui email faktur palsu. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang: (1) peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi; (2) pengurangan tingkat kesalahan manusia (human error); (3) perbaikan cash flow perusahaan melalui real-time verifikasi; dan (4) pencegahan praktik penggelapan pajak melalui jejak digital yang rekam jejaknya jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital akuntansi perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas aplikasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan teknis yang responsif dari DJP. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas server, pengembangan fitur integrasi API, serta pelatihan teknis berkelanjutan bagi wajib pajak dan konsultan.