Perencanaan Dan Pengadaan Gambaran Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Puskesmas Kota Utara: Gambaran Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Puskesmas Kota Utara - Widy Susanti Abdulkadir; Endah Nurrohwinta Djuwarno; Teti Sutriyati Tuloli; Lisa Efriani Puluhulawa; Salvarinho Binsasi (Jurnal Literasi Mandiri, 2026)
Perencanaan dan pengadaan obat merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas. Ketersediaan obat yang tepat jenis, jumlah, dan waktu sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan pengadaan obat yang dapat menimbulkan kekosongan maupun kelebihan stok obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Kota Utara. Penelitian menggunakan metode. observasional deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan selama dua bulan (Juni–Juli 2025) di Puskesmas Kota Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) sebagai informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perencanaan dan pengadaan obat. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan mekanisme perencanaan dan pengadaan obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan obat di Puskesmas Kota Utara dilaksanakan oleh apoteker dan dibantu TTK menggunakan. Alur perencanaan dilakukan dengan melihat stok opname, menghitung buffer stock, dan menyusun LPLPO dengan dukungan sarana seperti kartu stok, komputer, dan printer. Pengadaan obat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu dari instalasi farmasi dan pengadaan mandiri dengan sumber pendanaan berasal dari APBD dan JKN. Kesimpulan penelitian ini adalah perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Kota Utara telah sesuai dengan pedoman standar pelayanan kefarmasian, namun masih terdapat kendala berupa kekosongan obat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala serta optimalisasi koordinasi dengan instalasi farmasi dan pemanfaatan dana JKN agar ketersediaan obat lebih terjamin.