IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA BUMDES MAYANGSARI DI DESA PESANGGRAHAN KOTA BATU: Implementation of the Policy of Government Regulation Number 11 Of 2021 Concerning Village-Owned Enterprises (BUMDes) in BUMDes Mayangsari Pesanggrahan Village Batu City - Erindasari Bomba Lapir; Ignatius Adiwidjaja; Nanang Bagus (Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri, 2026)
Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BUMDes Mayangsari di Desa Pesanggrahan, Kota Batu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Edward III yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup efektif melalui koordinasi internal yang intensif dan dukungan penuh dari pemerintah desa. Faktor pendukung utama meliputi legalitas badan hukum yang kuat, potensi desa yang melimpah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam unit usaha. Namun, hambatan signifikan ditemukan pada aspek komunikasi eksternal, yakni belum adanya sosialisasi formal yang komprehensif serta keterbatasan akses publik terhadap laporan keuangan dan data teknis pengelolaan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya peningkatan transparansi informasi dan pelatihan sumber daya manusia secara berkala agar tata kelola BUMDes selaras dengan prinsip akuntabilitas regulasi nasional.