ANALISIS DAMPAK CYBERCRIME DATA FORGERY DAN UU HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA METODE PEMBAYARAN BERBASIS DIGITAL QRIS - Roida Pakpahan (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta, 2026)
Era teknologi yang semakin canggih penggunaan metode pembayaran berbasis digital terutama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bank Indonesia dalam laporannya menyatakan tahun 2026 pengguna QRIS mencapai 63 Juta. QRIS sebagai standart pembayaran digital nasional menjadi tren pembayaran digital terutama dikalangan UMKM karena QRIS memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi namun disisilain aplikasi QRIS memunculkan tantangan baru dalam dunia siber yakni cybercrime data forgery, sebuah tindakan kejahatan cyber yang melakukan penipuan data melalui aplikasi QRIS. Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi dalam sistem pembayaran QRIS membutuhkan perlindungan hukum bagi penguna aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai indikasi cybercrime (kejahatan siber) data forgery pada sistem pembayaran berbasis QRIS serta menganalisis implementasi perlindungan hukum pada konsumen dalam pembayaran digital berbasis QRIS. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptip dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Data forgery sebagai kejahatan siber melakukan berbagai metode penipuan melalui penggunaan stiker QR Code palsu, phishing melalui QR Code, hingga penipuan data transaksi. Kejahatan siber melalui QRIS Code terjadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidak hati-hatian pengguna. Kejahatan siber pada transaksi QRIS tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga berdampak terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Kejahatan siber data forgery menjadi tantang baru bagi regulator dan pemerintah dalam menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam melindungi konsumen pengguna keuangan digital QRIS. Hingga saat ini undang-undang yang berlaku belum mengatur secara spesifik terkait tindakan penipuan berbasis QRIS. Keberadaan Undang-undang sejatinya harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna Aplikasi QRIS untuk bebas dari kejahatan siber data forgery. Hukum harus mampu mengimbangi perkembangan keuangan digital yang semakin inovatif.