PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN MENGGUNAKAN K-PROTOTYPE - Panawaristia, Brigitha; Martha, Shantika; Imro'ah, Nurfitri (Faculty of Mathematics and Natural Sciences Tanjungpura University, 2026)
Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan wilayah. Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan indikator kesejahteraan diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah dengan karakteristik yang relatif serupa. Penelitian ini bertujuan mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan algoritma K-Prototype, dengan penentuan jumlah klaster optimal berdasarkan Silhouette Coefficient. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan portal Satu Data, dengan unit analisis sebanyak 14 kabupaten/kota. Variabel penelitian terdiri atas delapan variabel numerik dan dua variabel kategorik. Variabel numerik distandarisasi menggunakan metode Z-Score, sedangkan seluruh variabel diuji multikolinearitas menggunakan Generalized Variance Inflation Factor (GVIF). Proses klasterisasi menggunakan jarak Squared Euclidean untuk atribut numerik dan Simple Matching untuk atribut kategorik. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah klaster optimal adalah dua klaster dengan nilai Silhouette Coefficient sebesar 0,40. Klaster pertama terdiri atas Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang, yang menunjukkan indikator kesejahteraan relatif lebih baik dibanding klaster kedua, serta didominasi oleh sektor jasa dan wilayah non-perbatasan. Sebaliknya, klaster kedua didominasi oleh sektor pertanian dengan karakteristik wilayah perdesaan dan sebagian merupakan wilayah perbatasan. Hasil pengelompokan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan antar klaster dapat dibedakan, di mana pada klaster pertama diarahkan pada upaya mempertahankan dan mengoptimalkan sektor jasa serta kualitas layanan perkotaan, sedangkan pada klaster kedua diperlukan upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian serta pemerataan infrastruktur dan akses layanan dasar, khususnya pada wilayah perbatasan.