Kewarganegaraan Beretika dalam Era Digital: Perspektif Filsafat Ilmu Sosial terhadap Krisis Moral - Ayu Agustin Shafira; Firmansyah Ramadhan (Institute of Advanced Knowledge and Science, 2026)
Media digital yang berkembang dengan cepat telah membuat lebih mudah bagi orang untuk mengakses dan menyebarkan informasi namun harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab saat menggunakannya. Kondisi ini menyebabkan beberapa masalah muncul, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta konflik sosial di ruang digital, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara telah merosot. Akibatnya, untuk membuat praktik kewarganegaraan di dunia digital lebih etis dan bertanggung jawab, nilai-nilai moral Pancasila harus diperkuat melalui pendekatan ilmu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas disrupsi informasi media digital periode 2025-2026 menyebabkan krisis hak dan kewajiban warga negara, khususnya dalam praktik kewarganegaraan bermoral di Indonesia serta memahami pendekatan filsafat ilmu dapat digunakan untuk merekonstruksi moral Pancasila sebagai fondasi etis guna mengatasi krisis tersebut di tengah disrupsi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatann studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari buku, jurnal, dokumen ilmiah, dan sumber digital yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen digital. Data dipelajari melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, deepfake, dan algoritma media sosial menyebabkan disinformasi menyebar lebih cepat dari tahun 2025 hingga 2026, mengganggu hak warga negara untuk mendapatkan infromasi yang benar, merusak perlindungan privasi, dan mengganggu kebebasan berekspresi. Selain itu, situasi ini menunjukkan betapa kurangnya kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum digital, dan menjaga keharmonisan di lingkungan publik digital.