MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput) - Yusefri Yusefri (Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, 2022)
Fatwa diakui memiliki peran yang sangat urgen, karena ia merupakan instrumen dalam merespon berbagai persoalan hukum yang ditanyakan oleh pihak yang membutuhkan kejelasan hukumnya. Karena inilah, fatwa akan selalu dibutuhkan dari masa ke masa. Dalam konteks pelaksanaan pesta demokrasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum haram bagi yang tidak mau menggunakan hak suaranya atau disebut golongan putih (Golput) pada saat pemilihan umum (Pemilu). Fatwa ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Artikel ini memfokuskan kajiannya dengan mengangkat permasalahan bagaimana kontruksi kondisi dinamika sosial politik yang melatari lahirnya fatwa MUI tersebut. Analisis kajian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan data dan analisis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa munculnya fatwa Haram Golput dilatari oleh fenomena semakin menurunnya partisipasi masyarakat (rakyat) memberikan hak suaranya pada pemilu dan sarat kepentingan politik pihak tertentu, sehingga terlihat bahwa dinamika sosial politik saat itu mempengaruhi munculnya fatwa MUI tentang hukum haram Gulput.