KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA - Cindy Gracella Hutabarat; Sifa Mulya Nurani (Kampus Akademik Publiser, 2026)
Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri masih menjadi persoalan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia karena adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pencatatan perkawinan, status hukum pasangan, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia serta pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang. Penelitian menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kepastian penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri masih menimbulkan multitafsir akibat disharmoni antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempersempit peluang pencatatan perkawinan beda agama, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.