TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DI EMPOANG SELATAN KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO - Selfina Kasim; Yancis Yancis; Susanto Susanto (AL HILALI: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam, 2026)
Wilayah pesisir Indonesia menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada desain program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, serta meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, di mana data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri atas pihak dinas, penyuluh perikanan lapangan, pembudidaya, aparat kelurahan, dan tokoh agama, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan dilaksanakan secara terstruktur dan partisipatif melalui enam tahapan, yaitu sosialisasi, pendataan dan seleksi penerima, pelatihan teknis budidaya, pemberian bantuan sarana dan prasarana, pendampingan lapangan, serta monitoring dan evaluasi, yang terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga pembudidaya hingga sekitar 25 persen. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, program ini telah mencerminkan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan tolong-menolong (ta'awun) serta berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ribawi rentenir, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah secara menyeluruh karena minimnya perlindungan harga dari praktik oligopsoni tengkulak dan belum adanya edukasi kewajiban zakat hasil budidaya laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemberdayaan tersebut telah memberikan dampak ekonomi positif dan memenuhi aspek kemaslahatan pada sektor hulu, namun memerlukan penguatan regulasi pasar yang berkeadilan dan edukasi syariat yang lebih komprehensif pada sektor hilir.