MODEL PENGATURAN HAK MASYARAKAT ADAT PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat) - Reanda Nelis; Lego Karjoko (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018)
AbstractThis article aims to find out and analyze the existence of indigenous peoples' rights over Tembawang Adat Forest, Melawi Regency West Kalimantan Province after the enactment of Constitutional Court Decision No 35 / PUU-X / 2012. This article is an approach of the law. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis uses deduction with syllogistic method. The results of this article shows that the Melawi District has not given recognition to the existence of indigenous and tribal peoples. This is indicated by the absence of legal products that regulate the existence of customary law community in general or specific. Due to the absence of legal product regulating, Melawi Regency is prone to agrarian conflict with indigenous and tribal peoples.Keywords: Existence of Rights of Indigenous Peoples; Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012; Indigenous; Indigenous Forest AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak masyarakat adat atas Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Pendekatan artikel ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Melawi belum memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya produk hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat baik secara umum maupun spesifik. Dikarenakan belum ada produk hukum yang mengatur maka di Kabupaten Melawi rawan terjadinya konflik agrarian dengan masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Eksistensi Hak Masyarakat Adat; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; Masyarakat Adat, Hutan Adat