MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA - Ilham Nurul Khoiri; Endang Murti; Agus Wiyaka (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2026)
The high vulnerability to hydrometeorological disasters in urban areas demands the strengthening of community preparedness independently and sustainably through a collaboration-based approach among actors. This study analyzes the implementation of the Disaster Resilient Village/Sub-district (Destana) program in Nambangan Kidul Sub-district, Madiun City, to map the cooperative relationship patterns between the government, Regional Disaster Management Agency (BPBD), sub-district, volunteers, and the community. The analytical framework evaluates four dimensions of collaborative governance: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. This qualitative case study research collected data through observation, in-depth interviews, and documentation, which were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The evaluation results indicate that the implementation of Destana has been running quite well through role division, disaster training, simulations, and the utilization of digital communication channels. Nevertheless, substantive obstacles remain, such as operational budget constraints, the lack of specific standard operating procedures at the sub-district level, and uneven community participation. This study concludes that collaborative governance is able to strengthen local community preparedness, although its sustainability requires institutional capacity building and cross-sectoral coordination synchronization. ABSTRAK Tingginya kerentanan bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan menuntut penguatan kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kolaborasi antaraktor. Penelitian ini menganalisis implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun, guna memetakan pola hubungan kerja sama antara pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kelurahan, relawan, dan masyarakat. Kerangka analisis mengevaluasi empat dimensi collaborative governance, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Penelitian kualitatif studi kasus ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa pelaksanaan Destana berjalan cukup baik melalui pembagian peran, pelatihan kebencanaan, simulasi, dan pemanfaatan saluran komunikasi digital. Meskipun demikian, hambatan substantif masih ditemukan berupa keterbatasan anggaran operasional, ketiadaan standar operasional prosedur khusus tingkat kelurahan, serta partisipasi warga yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance mampu memperkuat kesiapsiagaan komunitas lokal, namun keberlanjutannya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta sinkronisasi koordinasi lintas sektor.