PENGELOLAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS - Bagus Adi Nugroho; Albertus Sentot Sudarwanto (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018)
AbstractThis research aims to determine and analyze the management of hospitals in the form of a limited liability company based on philosophical and juridical reviews. This research is a normative law reasearch sourced from primary law material and secondary law material through technique approach of legislation, and the data were analyzed through deductive reasoning techniques. The result of this research are based on philosophical review, the management of the hospitals in the form of limited liability company is not in accordance with the hospital based on Pancasila and the 1945 Constitution. Limited company is a legal entity that aims to profit, while the hospital has a social function in the form of responsibility inherent to the patient, so the hospital is a business entity that is ready not to enjoy profit or even if the hospital to bear the loss. Based on the juridical review, the Constitutional Court does not grant a juridicial review of Article 21 of the Hospital Act which contains the provision that the established private hospitals must be in the form of a limited liability company and only engaged in hospitals. However, it should be considered that all hospitals established by non-profit private legal entities, such as associations or foundations that have obtained government permission prior to the enactment of Hospital Act remain valid and must be renewed.Keywords : Management, Hospital, Limited Liability CompanyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas berdasarkan tinjauan filosofis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan, dan data dianalisis melalui teknik penalaran deduksi. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan filosofis, pengelolaan rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang bertujuan profit, sedangkan rumah sakit memiliki fungsi sosial berupa tanggung jawab secara melekat terhadap pasien, sehingga rumah sakit adalah badan usaha yang siap tidak menikmati laba atau bahkan apabila rumah sakit sampai menanggung kerugian. Berdasarkan tinjauan yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi terhadap Pasal 21 UURS yang memuat ketentuan rumah sakit swasta yang didirikan harus berbentuk Perseroan Terbatas dan hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Namun, memberi pertimbangan bahwa seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukannya UURS tetap sah dan harus diperpanjang izinnya.Kata Kunci : Pengelolaan, Rumah Sakit, Perseroan Terbatas