URGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA DI INDONESIA - Mohamat Riza Kuswanto; Hari Purwadi (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017)
AbstractThis article aims to understand of importance the transfer of notary protocols in elektronic form as the legal consequences associated cyber notary in Indonesia. In doing writting this writter uses the approach juridical normative. This research analitical is uses deductive logical or material processing law in way of deductive to explain from general to specific conslusions. Protocol notary is an archive and state documents should be kept and maintained by a notary in accordance with UUJN clause 1 sentence (13). The conventional documents (paper based) is easily damaged or lost event easier to recovered in a short time. Regulation of act in indonesia related protocol storage in the form of electronic could not stand alone because it is not so autentically of documents, article 6 law ITE the validation of electronic document is the same on a document shaped paper besides deed made by a notary , article 1866 BW and article 184 KUHP the evidence of electronic document need witness and an expert witnessKeywords: protocol notary, validity, documents electronic. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik serta kepastian hukumnya di negara Indonesia. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Protokol notaris adalah arsip dan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan UUJN Pasal 1 ayat (13). Dokumen konvensional (berbentuk kertas) mudah mengalami kerusakan ataupun hilang, berbeda dengan dokumen berbentuk elektronik yang tidak dapat mengalami kerusakan atau hilang bahkan mudah untuk ditemukan kembali dalam waktu singkat. Peraturan undang-undang di Indonesia terkait penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat berdiri sendiri karena masih belum diakuinya keotentikan dari dokumen dalam bentuk tersebut, Pasal 6 UU ITE kebasahan dokumen elektronik adalah sama pada dokumen yang berbentuk kertas selain akta yang dibuat oleh notaris, Pasal 1866 BW dan Pasal 184 KUHAP alat bukti berupa dokumen elektronik membutuhkan saksi-saksi dan saksi ahli.Kata Kunci: protokol notaris, keabsahan, dokumen elektronik.