TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN - Aditya Anggi Pamungkas (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017)
AbstractArticles aims to understand function of customs a seal in a letter agreement and seals and legal whereabouts of the agreement letter .In doing writing this writer uses the approach juridical normative .When many people who argued or assume that without a seal the agreement that has been made will is not legal and because yakinnya it , not only a few community members willingly makes repeated agreement them for forgetfulness in the provision of or acquittance a seal in the agreements .Function of customs a seal in a letter the agreement is as a tax on documents in must have the uubm 1985 .Therefore by the absence of document in this agreement letter so not be needed of customs a seal .A valid whereabouts of the agreement letter not prescribed by the whereabouts of a seal but by article 1320 the book the act of civil .So a seal is not the basis of that determines the validity of a an agreement.Keywords: customs seal, agreements , tax AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian serta meterai dan sah tidaknya surat perjanjian. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai perjanjian yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Maka dari itu dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu ada Bea meterai. Sah tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian.Kata kunci: bea meterai, perjanjian, pajak