IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMBANG DALAM TANGUNG JAWAB PEMBANGUNAN FASUM/FASOS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (UU PKP) - Wahyu Dwi; Fitri Wahyuni (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau, 2026)
This paper examines the legal implications of a developer's lack of prudence (negligence/carelessness) in the obligation to provide and hand over Public Facilities and Social Facilities (Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial - Fasum/Fasos) to the Local Government. The main focus of this research is the State Administrative Law framework based on Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas (UU PKP). The developer's imprudence/negligence, whether through failure to carry out the development or failure to hand over the public or social facilities, is viewed as a violation of public responsibility regulated in Article 47 paragraph (4) of the UU PKP. The primary legal implication is the application of Administrative Sanctions by the local government, in accordance with the provisions of Article 150 of the UU PKP. These sanctions are tiered, ranging from written warnings, restrictions on development activities, temporary use of assets, to the most severe sanction, which is the revocation of the business license. The results of this study indicate that administrative sanctions are the most efficient and direct legal instrument for local governments to encourage developers to fulfill their obligations, restore the rights of the community, and ensure the feasibility of residences in accordance with the provisions of the law. Karya tulis ini mengkaji dampak hukum dari ketidakhati-hatian pengembang dalam kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kepada Pemerintah Daerah. Fokus utama penelitian adalah kerangka Hukum Administrasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Kecerobohan pengembang, baik karena tidak melakukan pembangunan maupun tidak menyerahkan fasilitas umum atau fasilitas sosial, dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap tanggung jawab publik yang diatur dalam Pasal 47 ayat (4) UU PKP. Implikasi hukum yang utama adalah penerapan Sanksi Administratif oleh pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 UU PKP. Sanksi ini bersifat bertingkat, mulai dari teguran tertulis, pembatasan aktivitas pembangunan, penggunaan sementara aset, hingga sanksi paling berat yaitu pencabutan izin usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administratif adalah alat hukum yang paling efisien dan langsung bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembang agar memenuhi kewajiban, mengembalikan hak-hak masyarakat, serta memastikan kelayakan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan undang-undang.