Dampak Kualitas Data Rekam Medis Elektronik terhadap Kecepatan dan Akurasi Klaim Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan): Sebuah Tinjauan Sistematis - Defrika Muharani; Primacaeria Amri; Regi Faula Sari; Budi Hartono (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Modernisasi sistem informasi kesehatan melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia terus dipercepat sebagai bagian dari transformasi digital sektor kesehatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mutu pelayanan, serta kesinambungan pengelolaan informasi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Meskipun demikian, kualitas data yang diinput ke dalam RME memiliki implikasi yang sangat penting terhadap kelancaran proses verifikasi dan pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kualitas data RME terhadap kecepatan dan akurasi proses klaim asuransi sosial melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian dilakukan terhadap publikasi nasional dan internasional yang terbit pada periode 2020–2026 dan diperoleh dari database Garuda, Google Scholar, SINTA, Neliti, serta ResearchGate. Hasil telaah menunjukkan bahwa kualitas data RME yang ditunjukkan oleh kelengkapan resume medis, ketepatan pengodean diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD-10 dan ICD-9-CM, konsistensi data administratif, serta keandalan dokumen penunjang digital berhubungan signifikan dengan penurunan jumlah pending claim dan penolakan klaim. Selain itu, implementasi integrasi sistem (bridging) antara SIMRS dan V-Claim mampu mempercepat proses pengajuan klaim sekitar 1–2 hari dibandingkan proses manual. Namun, keterbatasan kompetensi tenaga koder, ketidaklengkapan dokumentasi klinis, dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi pada masa transisi masih menjadi faktor penghambat yang memicu kendala administratif serta peningkatan klaim tertunda. Dengan demikian, peningkatan kualitas data RME melalui standardisasi dokumentasi, penguatan kapasitas SDM, dan optimalisasi interoperabilitas sistem menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas arus kas fasyankes sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan JKN.