REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SIKAP PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH - Johan Mashuri (Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram, 2017)
Sejak reformasi digulirkan, perubahan paradigma dalam menata dan menyelenggarakan birokrasi di pemerintahan terus dilakukan. Begitu juga halnya pada pemerintah Lombok Tengah. Perubahan tersebut disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman yang semakin maju dan dinamis serta ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana upaya reformasi pelayanan publik dan implikasinya pada sikap pelayanan oleh pegawai negeri sipil. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui serangkaian wawancara terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), observasi terhadap beberapa institusi pelayanan publik serta dokumen baik dokumen publik maupun dokumen organisasi. Data yang diperoleh diinterpretasikan dan didiskusikan terhadap sumber kepustakaan mengenai reformasi pelayanan publik. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diapresiasi secara Nasional oleh pemerintah pusat. Diantaranya program-program yang menggunakan kemajuan teknologi jaringan dimana kerja instansi bisa disaksikan secara langsung oleh siapapun terutama masyarakat Lombok Tengah. Reformasi yang ditunjang kepemimpinan lokal, mendorong PNS di level implementasi gagasan didorong untuk menjaga komitmen. Kinerja yang bisa dipantau secara online, menciptakan kondisi psikologis ‘diawasi’ pada PNS di instansi tersebut serta berkompetisi dalam hal capaian kinerja dengan instansi lain. Ketika komitmen PNS di lingkungan pemerintah Lombok Tengah dapat diawasi publik, maka unjuk kerja yang menghasilkan output riil juga menjadi teramati oleh publik.