RELASI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT: ANALISIS TERHADAP QANUN JINAYAT DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL - Qurratu Ainina W.SJ; Atu Fauziah (Smart Education, 2025)
Abstract: This study focuses on Michel Foucault's analysis of power relations concerning the Qanun Jinayat in Aceh Province, which governs societal life through Islamic sharia law. One of the sharia laws implemented through the Qanun is the Qanun Jinayat. Although the Qanun Jinayat aims to enforce Islamic sharia, discrepancies exist between the regulations of the Qanun Jinayat and national laws, particularly regarding the definition of sexual harassment, which is broad and potentially allows perpetrators to evade punishment. This research employs a qualitative approach by utilizing data sources such as the Qanun Jinayat, court records, and Foucault's literature. The findings indicate that articles related to sexual violence need further examination, as the Qanun Jinayat's power is not in favor of victims of sexual violence. The gaps in definitions, penalties, and legal procedures may hinder victim protection efforts and create power relations that influence how society understands and responds to sexual violence.Keywords: Qanun Jinayat, Sexual Violence, Power Relations, FoucaultAbstrak: Artikel ini berfokus pada telaah relasi kuasa pada Qanun Jinayat dengan menggunakan persfektif Michel Foucault. Selama ini, hukum syari'at islam yang ketat telah mengatur kehidupan masyarakat di Aceh. Meskipun Qanun Jinayat bertujauan menerapkan syari’at islam, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi antara Qanun Jinayat dengan undang-undang nasional, khususnya terkait definisi pelecehan seksual yang bersifat umum dan berpotensi memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data seperti Qanun Jinayat, catatan peradilan, dan literatur Foucault. Hasil penelitian menunjukkan pasal terkait kekerasan seksual perlu dikaji lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh kekuasaan Qanun Jinayat yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Kesenjangan definisi, hukuman, dan prosedur hukum dapat menghambat upaya perlindungan korban dan menciptakan relasi kuasa yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi kekerasan seksual. Kata Kunci: Qanun Jinayat, Kekerasan Seksual, Relasi Kekuasaan, Foucault