ANALISIS TERKAIT PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH DAN RUMAH YANG MASIH DIKUASAI SALAH SATU AHLI WARIS - Yazmine Nabila Napitupulu; Hasim Purba; Sutiarnoto Sutiarnoto (Smart Education, 2025)
Abstract: This study analyzes the problem of inheritance distribution in the form of land and buildings that are still controlled by one of the heirs, focusing on the Supreme Court Decision Number 1935K/Pdt/2023. Using a normative legal research method with descriptive nature and qualitative analysis, this study found that resolving inheritance disputes requires a comprehensive understanding of the legal position and resolution mechanisms. Based on the saisine principle, the rights and obligations of the heir are automatically transferred to the heirs from the time of death, where physical control by one party does not eliminate the rights of the other heirs. Although the Supreme Court Decision No. 1935K/Pdt/2023 decided on an equal distribution of 1/6 for each heir, the decision was considered to have not considered several important aspects such as the rights of the wife who should have received a larger share, compensation options for parties who have managed assets, and aspects of legal benefits related to the possibility of economic losses due to forced sale of disputed objects, so that deeper consideration is needed to achieve substantive justice in resolving inheritance disputes.Â Keyword: Inheritance, Land and Buildings, HeirsÂ Abstrak: Penelitian ini menganalisis permasalahan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif dan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa waris memerlukan pemahaman komprehensif tentang kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaiannya. Berdasarkan prinsip saisine, hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada para ahli waris sejak saat kematian, dimana penguasaan fisik oleh salah satu pihak tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya. Meskipun Putusan MA No. 1935K/Pdt/2023 memutuskan pembagian rata 1/6 bagian untuk masing-masing ahli waris, namun putusan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti hak istri yang seharusnya mendapat bagian lebih besar, opsi kompensasi bagi pihak yang telah mengelola aset, serta aspek kemanfaatan hukum terkait kemungkinan kerugian ekonomis akibat penjualan paksa objek sengketa, sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih mendalam untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris.Â Kata kunci: Harta Warisan, Tanah dan Bangunan, Ahli Waris