TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI DALAM PENERAPAN E-PROCUREMENT DI LHOKSEUMAWE - Muhammad Fauzan; Mukhlis Mukhlis; Teuku Ricky Husni (UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2013)
Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia dalam semua aspek, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Salah satu aspek yang terkena dampak dengan kemajuan teknologi informasi adalah proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa secara konvensional membuka dan menimbulkan resiko beberapa hal buruk dalam pengadaan barang dan jasa seperti korupsi, ketidakamanan berkas dan kecurangan-kecurangan lain yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Karena itulah e-procurement menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesiapan masyarakat jasa konstruksi apabila pengadaan barang jasa secara elektronik (e-procurement) diterapkan di Lhokseumawe. Dengan hasil yang diperoleh, diharapkan akan menjadi sumbangsih bagi kemajuan dan kesuksesan penerapan e-procurement di Lhokseumawe. Penelitian dilakukan secara studi kepustakaan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat jasa konstruksi yang menjadi responden. Setelah kuesioner diisi oleh responden yang dimaksud maka penulis melakukan analisis kuesioner untuk mencari reliabilitas dan validitas kuesioner. Setelah dilakukan analisis didapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,862, dan nilai tersebut menunjukan bahwa kuesioner yang digunakan reliabel. Dalam analisis validitas, terdapat 4 butir pertanyaan yang dianggap tidak valid karena nilai korelasi dengan r -tabel kurang dari 0,361. Dilihat dari jawaban masing-masing kuesioner, umumnya mereka mendukung dan siap untuk menerapkan e-procurement di Lhokseumawe. Secara kolektif dapat dikatakan bahwa tingkat kesiapan masyarakat jasa konstruksi pada penerapan e-procurement di Lhokseumawe adalah 88,8 %.Kata Kunci : e-procurement, Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik