ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2026 - Alia ananta; Rahma Alia Putri; Maizi Alpurqan; Emilia Emharis (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS, 2026)
Transformasi digital menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, lebih hemat, lebih jujur, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keberhasilan menerapkan SPBE sangat bergantung pada kesiapan fasilitas digital seperti pusat data, jaringan komunikasi, penggabungan sistem informasi, alat teknologi, perlindungan data, serta bantuan tenaga kerja. Kabupaten Kuantan Singingi terus berusaha memajukan SPBE, tetapi masih mengalami beberapa kendala, seperti akses internet yang terbatas di beberapa daerah, integrasi antar aplikasi OPD yang belum cukup baik, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa siap infrastruktur digital Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membantu menerapkan SPBE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka.Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif melalui beberapa tahapan seperti mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan SPBE. Hal itu terlihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi dari 2,96 pada tahun 2023 menjadi 3,23 pada tahun 2024, yang melebihi target daerah sebesar 3,00 dengan pencapaian kinerja sebesar 107,67%. Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan beberapa peningkatan seperti memperkuat jaringan pemerintah, membangun pusat data yang terpadu, meningkatkan kemampuan aplikasi antar instansi, memperkuat keamanan informasi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan SPBE. Oleh karena itu, meneruskan pembangunan infrastruktur digital adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencapai pemerintahan digital yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.