Perlindungan Hukum Peralihan Hak Tanah dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara - Jihan Jawahir Nasution; Amad Sudiro (Universitas Semarang, 2026)
This study aims to analyze the regulation of land sale and purchase following the establishment of the Nusantara Capital City and the legal protection afforded to parties in the implementation of land rights transfer approval. The study is prompted by changes in the land transfer mechanism requiring prior approval from the Nusantara Capital Authority as a land control instrument, creating legal uncertainty for sellers, buyers, and Notaries/Land Deed Officials (PPAT). Previous studies mainly examined land control policies and the authority of Notaries/PPAT without addressing the relationship between the approval mechanism and legal protection for parties acting in good faith. This research employs a normative legal method supported by empirical data using statutory, conceptual, and case approaches. The novelty of this study lies in analyzing the relationship between the approval mechanism of the Nusantara Capital Authority and the effectiveness of legal protection in land sale transactions. The findings indicate that the approval mechanism constitutes a legitimate administrative restriction based on the State's Right to Control Land doctrine. However, its implementation has not fully ensured legal certainty due to inconsistent procedures, administrative requirements, processing timeframes, and institutional coordination. Strengthening the governance of the approval mechanism is therefore essential to ensure legal certainty and legal protection. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan jual beli tanah setelah penetapan Ibu Kota Nusantara serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan persetujuan pengalihan hak atas tanah. Urgensi penelitian berangkat dari perubahan mekanisme peralihan hak yang mensyaratkan persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai instrumen pengendalian pertanahan sehingga memengaruhi kepastian hukum bagi penjual, pembeli, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengendalian pertanahan dan kewenangan Notaris/PPAT tanpa mengkaji hubungan mekanisme persetujuan tersebut dengan perlindungan hukum bagi pihak yang beriktikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kebaruan penelitian terletak pada analisis hubungan antara persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara dan efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan pengalihan hak merupakan pembatasan administratif yang sah berdasarkan prinsip Hak Menguasai Negara. Namun, implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum akibat belum seragamnya prosedur, persyaratan, jangka waktu pelayanan, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penyempurnaan tata kelola persetujuan pengalihan hak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.