Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Melalui Marketplace (Studi Putusan PN Medan Nomor 2389/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn) - Ahdina Fiaki Riadi; Chairuni Nasution; Tamaulina Br. Sembiring (Cattleya Darmaya Fortuna, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan online yang dilakukan melalui marketplace dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2389/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn. Fenomena penipuan digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penipuan online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam putusan PN Medan, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 378 KUHP. Bentuk perlindungan hukum yang diterima korban masih terbatas pada aspek penal, sedangkan aspek preventif dan represif belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara marketplace dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban penipuan online.