PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Muhammad Chaerul Risal (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin, 2018)
AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi