Pemanfaatan Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia - Shita Dewi (Center for Health Policy and Management, 2017)
Sistem Kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang cukup besar. Pembiayaanpemerintah bersumber baik dari pemerintah Pusat mau pun pemerintah daerah. Anggaran pemerintahPusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya DAU, DAK, DAK non fisik (dahulu BOK), JaminanKesehatan Nasional, dan sebagainya. Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagaibentuk untuk mendukung program Pusat mau pun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri.Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan sistem kesehatan di Indonesia, tentunya menarikuntuk melihat apakah pemanfaatannya sudah efektif dan apakah pembiayaan yang tersedia telahdapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan. Sebagaimana diketahui masyarakat umum,pembiayaan kesehatan melalui JKN misalnya telah menelan biaya yang sangat besar sehingga BPJSKesehatan mengalami deficit selama diimplementasikannya JKN. Tentu saja ada berbagai penjelasanyang diberikan oleh BPKS terkait hal ini khususnya mengenai kurangnya nilai premi yang ditetapkan.Tetapi, tentu saja masalah dalam manajemen keuangan tidak hanya menyangkut sisi pemasukan saja,tetapi juga sisi pengeluaran. Adakah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membenahi manajemenkeuangan sehingga sistem kesehatan di Indonesia dapat tetap menghasilkan layanan yang berkualitasdan adekuat untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia? Namun, tentu saja permasalahannya bukanhanya ada pada JKN. Anggaran kesehatan di Indonesia masih sangat under-funded dan pemerintah masihberupaya mencari sumber-sumber untuk menambah anggaran kesehatan. Namun sebelum pemerintahberkomitmen untuk meningkatkan anggaran kesehatan, tentu pemerintah juga berharap ada bukti-buktimengenai pemanfaatan yang efektif dari pembiayaan yang saat ini ada.Artikel dalam terbitan kali ini membahas berbagai contoh analisis pemanfaatan pembiayaan kesehatandi berbagai daerah. Terdapat artikel mengenai bagaimana anggaran pemerintah daerah digunakan untukmelakukan rekrutmen tenaga dokter di salah satu Kabupaten di Indonesia, pemanfaatan dana BOK untukmendukung program KIA, pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas, pemanfaatan dana BLUD untukmembangun sistem remunerasi di Rumah Sakit, pemanfaatan dana DAK non fisik untuk membiayaitenaga kontrak, dan juga bagaimana alokasi pemerintah daerah untuk sektor kesehatan.Kajian-kajian semacam ini tentunya diharapkan dapat muncul dari berbagai wilayah di Indonesia agar dapatmemberi gambaran yang lebih konkrit mengenai tantangan dan konteks dari pemanfaatan pembiayaankesehatan dan hasil-hasilnya. Kami menghimbau lebih banyak lagi peneliti yang dapat melakukan kajiansejenis agar dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal perencanaan keuangan dan alokasi,serta mekanisme pemanfaatan anggaran kesehatan yang lebih baik lagi di masa depan.Selamat membaca.Shita Dewi