Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqasid Al-Syariâah - Musyafaah, Nur Lailatul (Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
Abstract: in the article election of head of lcal governments that will be held all at once will be discussed from the perspective of maqÃ¢shid al-syarÃ®âah (the ultimate goals of Islamic law). The legal basis of the election is the Law NO. 8/2015 on the amendment of Law No. 1/2014 on the effectiveness of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2014 on the Election of Governors, District heads and Mayors. Based on the maqÃ¢shid al-syarÃ®âah, this all at once election relates to the preservation of community in realizing the five basic principle of Islamic law hifz al-dÃ®n, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-âird, hifz al-mÃ¢l. Although this kind of election is unprecedented in Islamic history, its implementation in Indonesia complies with the ultimate goals of Islamic law to achieve the common good, justice, legal equality of rights and duties and accountability. Keywords: all at once local government election, maqÃ¢shid al-syarÃ®âah   Abstrak:  Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maqÃ¢shid al-syarÃ®âah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang P erubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan maqÃ¢shid al-syarÃ®âah pemilukada serentak berkaitan dengan hifz al-ummah untuk mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-dÃ®n, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-âird, hifz al-mÃ¢l. Meskipun pemilukada secara langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan saling kontrol di dalam masyarakat. Kata kunci: pemilihan umum kepala daerah, serentak, maqÃ¢shid al-syarÃ®âah.