AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BENDOSARI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG - Retno Murni Sari (STIE Kesuma Negara Blitar, 2015)
Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance adalah akuntabilitas khususnya pada instansi pemerintah. Akuntanbilitas dapat dilakukan dengan implentyasi semua prinsip-prinsipnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan instansi pemerintahan tingkat desa yang mendukung terwujudnya good governance khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas ini tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program- program yang ada di pemerintahan desa.Dalam penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada penggunaan Dana Desa (DD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan yang menjadi narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Bendosari beserta perangkat, Tim Pengelola Kegiatan Desa Bendosari, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh Masyarakat dan PKK. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagungtelah menerapkan prinsip- prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umumdi pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan DD, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastuktur pedesaanyaitu pembangunan jalan paving belum berjalan sesuai dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksanan Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2014. Harapannya pelaksanaan tahun berikutnya, pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung bisa melaksanakan pengelolaan DD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, APBDes, DD