BADAN HUKUM PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PENDIDIKAN - Mimin Maryati (Universitas Pendidikan Indonesia, 2009)
Dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah khususnya masalah pemberlakuan UU BHP, kita sebagai masyarakat pendidikan perlu memahami dan mendalami arah dan tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut. Undang-undang BHP telah mengisyaratkan untuk upaya optimalisasi pembiayaan dan anggaran pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Sehingga apabila ditinjau dari persfektif ekonomi pendidikan diharapkan pemberlakuan UU BHP akan membantu tingkat partisipasi masyarakat khususnya mahasiswa kurang mampu untuk tetap mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan program pemerintah dalam bidang pendidikan yang meliputi; pemerataan pendidikan, perluasan akses dan informasi, serta penguatan daya saing, akuntabilitas dan pencitraan publik.Pendidikan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi (growth) dengan berdasarkan pada fincmcing as facilitating. Pendidikan merupakan investment in human Capital dalam bentuk economic values yang dikendalikan oleh human factors yang memiliki cualification dan sumber daya manusia yang memadai. Ekonomi pendidikan memberikan pandangan yang mempelajari interrelationship antara ekonomi dan pendidikan. Sedangkan pendidikan memiliki nilai privat henefit dan social benefit; yang mesti diatur oleh sebuah undang-undang yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk mencapai achievement yang maksimal.