KEDUDUKAN ELIT PRIBUMI DALAM PEMERINTAHAN DI JAWA BARAT (1925-1942) - Ani Ismarini (Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, 2014)
AbstrakTerbentuknya Province West-Java lebih karena munculnya tuntutan dari masyarakat Hindia Belanda saat itu yang memang sudah mengalami dinamisasi, perkembangan, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tuntutan yang mereka ajukan adalah otonomi yang lebih besar yang berkait aspek-aspek politik. Di samping itu, penduduk pun menuntut makin meningkatnya pelayanan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan yang mereka butuhkan. Guna menjawab tuntutan itu dibentuklah pemerintahan Province West-Java. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan diangkatlah sejumlah pejabat yang kebanyakan berasal dari penduduk bumi putera. Momentum ini merupakan kesempatan awal bagi elit pribumi terlibat dalam birokrasi pemerintahan modern. Selanjutnya pengalaman ini menjadi bekal mereka dalam mengelola pemerintahan pada masa-masa berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan kerja: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. AbstractWest-Java Province is formed because emerging demands of Nederland-Indie society at that time who had dynamic, growth, and progress in various aspects of life. Their conspicuous demand was greater autonomy related to political aspects. Besides, the people also demanded better government service in many aspects of life. Therefore, West-Java Province government formed. To run the government, some officials who mostly come from native citizen appointed. This momentum is early oppurtunity for the indigenous elite to get involved in the bureaucracy of modern government. In addition, this experience into their stock in managing the government in the sequent periods. This research uses historical method includes four phases, that are heuristic, criticism, interpretation, and historiography.