PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH PENERAPAN OTONOMI LUAS - Mailinda Eka Yuniza (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013)
The Regional Autonomy Act 1999 started to give local government authority to regulate onhealth. This to be observed such as the implementation over local government’s authority toregulate over health’s issue and it’s positive implications as the result. This research shows thatimplementation of Yogyakarta City government’s authority to regulate over health’s area have gone well since many healthcare’s policies had been produced in accordance to society’s needs and capabilities. Moreover, those regulations has significantly improved the healthcare’s quality becausethe numbers of licensed health facilities and paramedics increased. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan mengatur tentang kesehatan kepadapemerintah daerah sehingga menimbulkan dua hal yang perlu diteliti, yakni tentang pelaksanaan kewenangan mengatur pemerintah di bidang kesehatan dan implikasi positif dari peraturan yang dikeluarkan tersebut khususnya di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama,pelaksanaan wewenang mengatur Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan baik dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Kedua, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta memiliki dampak signifikan bagipeningkatan pelayanan kesehatan, yang ditunjukan dengan peningkatan jumlah sarana dan tenaga kesehatan berizin pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.