EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA - Erizal Mahatama; Bagus Wicaksena (Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia, 2014)
Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag tersebut. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum komprehensif dan implementasinya belum efektif. Beberapa ketentuan dalam Permendag tersebut menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan seperti pengaturan penunjukan Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) yang seharusnya hanya dapat ditunjuk oleh Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) namun dapat juga ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) atau Produsen B2 (P-B2). Ketidakjelasan yang lain adalah aturan terkait Produsen (P-B2) yang dapat mengimpor B2, sementara dalam peraturan ini diatur bahwa P-B2 hanya memproduksi B2 saja. Misuse of hazardous material may risk human health and the environment. In effort to protect consumer from the misconduct behavior of producers, importers, distributors, and other stakeholders along the distribution of goods and services, the Government issued Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials. This study aims to explore and evaluate the implementation of that regulation. Using Regulatory Impact Assesment (RIA) method, the study reveals that the Trade Minister Regulation is neither comphrehensively nor effectively implemented. Further, some clauses are found contradictory and poor clarity such as B2-Registered Retailers (PT-B2) that should be only appointed by the Registered Distributor (DT-B2) but in other article states that it can also be appointed by the Registered Importer (IT-B2) or Manufacturer (P-B2). The other poor clarity rules is on B2-Producers (P-B2) that is allowed to import B2, while other article sets that B2-Producers (P-B2) is only allowed to produce hazardous materials only.