ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri :71/PDT.G/2014/PN/PTK) - NIM. A1012141085, SRI WAHYUNI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2018)
Paling sedikit terdapat 2 (dua) landasan hukum konstitusional berdasarkan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mendasari latar belakang dan pembahasan di dalam penelitian Karya tulis ini. Pertama, ialah ketentuan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3). Kedua, di dalam ketentuan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1). Dari aspek Hukum Perdata yang lebih menonjol diberikan pusat perhatian ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan-perbuatan yang mengingkari maksud dan tujuan perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) .Setiap perkawinan tidak semua yang yang bertahan dengan baik, ada pula yang berakhir dengan perceraian, seperti contoh perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana seorang istri yang menjadi korna kekerasan tersebut memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri dikarenakan sudah tidak tahan lagi oleh perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri.Secara hukum perkawinan ini sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan pertimbangan