PEMENUHAN HAK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PROVINSI KALBAR) - NIM. A1011131079, RIXI SARWONO SIPAYUNG (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2018)
Perempuan dan anak korban perdagangan orang pada hakekatnya telah mengalami kondisi yang sangat buruk baik itu secara fisik dan psikis. Korban mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku. Eksploitasi terhadap korban tentu menimbulkan akibat yang sangat merugikan korban dan negara harus hadir untuk mengembalikan kembali kondisi korban kembali seperti semula sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 dan fungsi negara yaitu mensejahtrakan masrayakatnya. Namun dalam memberikan pelayanan terhadap korban perdagangan orang masih ada kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh petugas dari setiap instansi yang berakibat tidak terpenuhinya hak korban. Oleh karena itu penulis mencoba mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:Kendala atau kesulitan apa yang dihadapi oleh petugas dari setiap instansi terkait pemenuhan hak terhadap korban perdagangan orang di provinsi kalimantan barat? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode empiris sosiologis (social legal research) dengan cara menguji langsung tentang hubungan atau korelasi suatu variable. Dalam melakukan penelitian data dibagi menjadi dua yaitu data primer yang diperoleh langsung dari data lapangan dan data sekunder didapat dari studi kepustakaan dan data yang telah didokumentasikan terlebih dahulu. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik studi dokume dan melalui wawancara atau interview dengan melakukan pendataan populasi untuk mengambil sampel untuk menunjang penelitian, dengan demikian semoga penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pemenuhan hak, Perempuan dan Anak