TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF H PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK - NIM. A1011131298, DADANG MUHAMMAD SUKRI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2018)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari segi Perundung