PENDAMPINGAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA - Novendra Hidayat; Herdianti Herdianti; Izma Fahria (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, 2017)
Kebijakan publik (Public Policy) merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian public policy ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Kebijakan yang belakangan ini makin santer terdengar di sisi pembangunan pedesaan adalah Kebijakan Tata Kelola Desa melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kebijakan Tata Kelola Desa ini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat Jurusan lmu Politik FISIP UBB menyelenggarakan “Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa : Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se Kecamatan Merawang”. Tujuan dari penyelengaraan Program IbM Dana Desa di Kecamatan Merawang ini untuk: 1). Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa, dan 2). Memberikan pelatihan untukmenyusun laporan keuangan dana desa. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus September 2017, dengan melibatkan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kab. Bangka. Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan kebijakan ini meliputi sosialisasi dan workshop penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa Se Kecamatan Merawang berjalan dengan baik.. Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa guna terciptanya Pemerintahan Desa yang mengedepankan prinsipprinsip Good Governance and Clean Government.