KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA - Rosita, Dian (Magister Hukum Universitas Semarang, 2018)
ABSTRAK Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Sehingga secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang menjadikan ketidakjelasan kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah kedudukan Kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif dan secara kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagian dari kekuasaan yudikatif menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Serta untuk mewujudkan kekuasaan penuntutan yang independen maka perlu untuk melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan Republik IndonesiaABSTRACT So far, the regulation of the Public Prosecutor's Office is not expressly stipulated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. It is only mentioned explicitly in Article 24 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states,