IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN - lilis Istoriyah (Universitas Galuh, 2017)
ABSTRAK Jurnal ilmiah ini berjudul “ Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis)” Kecamatan Lumbung ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, dengan komuditi unggulan perikanan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 400/Kpts.74-HUK/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari 5 Kecamatan (Panumbangan, Cihaurbeti, Panjalu, Sukamantri dan Lumbung) mencangkup 40 Desa. Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan ini belum berjalan dikarenakan terdapat beberapa masalah. Hal itu terlihat dari adanya gejala-gejala sebagai berikut, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat, Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pengembangan kawasan agropolitan di Kec. Lumbung, Masih adanya sikap pelaksana yang egosektoral.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan jurnal ilmiah ini adalah Kepala BAPPEDA kabupaten Ciamis, Kepala DPMPD Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Ciamis, Camat Lumbung, Kepala Desa di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan sebanyak 2 orang, Perwakilan kelompok perikanan sebanyak 4 orang. Dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung), diantaranya dengan mengajukan pengajaran maupun pelatihan terhadap Dinas- Dinas/ Instansi terkait untuk mengadakan pelatihan perikanan dengan narasumber ahli, meningkatkan kualitas masyarakat dari segi pendidikan, misalnya dengan menambah prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai dalam Kepmen PU No. 378/KPTS/1987 Tentang Standar Minimal Penyediaan Sarana Pendidikan dan untuk meminimalisir sikap egosektoral Bappeda mengupayakan adanya keterpaduan program, contohnya rapat koordinasi dan laporan triwulan yang dilakukan oleh Dinas- Dinas/ Instansi. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pengembangan kawasan agropolitan.