IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS - S, Laurensius Arliman (Faculty of Law Universitas Lancang Kuning, 2016)
Salah satu kewenangan MK adalah judicial review yang mengedepankan semangat pembenahan hukum di Indonesia. Judicial review undang-undang yang pernah diajukan para pihak yang berkepentingan ke MK adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Judicial review terhadap UUJN ternyata membawa implikasi yang besar terhadap pengaturan jabatan notaris dan juga terhadap politik hukum kenotariatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan notaris telah diuji tiga kali ke MK akibat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implikasi pengujian itu menghapus Pasal 66, dalam perkembangannya terjadi perubahan pada UUJN. Perubahan pada UUJN ternyata juga masih memiliki kelemahan, karena itu perlu dilakukan perbaikan. Penulis menawarkan ide politik hukum kenotariatan yang berkelanjutan di Indonesia, agar memberikan kekokohan bagi notaris di Indonesia.