FUNGSI-FUNGSI KELEMBAGAAN UTAMA DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA IRIGASI MODERN DI INDONESIA: SEBUAH REKOMENDASI UNTUK PENERAPAN KEBIJAKAN - Bangkit A Wiryawan; Gitta Anggraini; Astari Febriani Setiawan (Universitas Mercu Buana, 2017)
Pembentukan unit pengelola irigasi di Indonesia merupakan amanat yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kebutuhan ini didasari pada masih lemahnya upaya pengelolaan jaringan irigasi. Dari 3,3 juta hektar luas jaringan, sebanyak 52% berada dalam kondisi buruk pada tahun 2014. Untuk itu pembentukan unit irigasi yang dibawahi oleh seorang manajer merupakan langkah yang dianggap tepat untuk meningkatkan kondisi jaringan. Penelitian ini mencoba menemukenali faktor-faktor utama yang perlu ada dalam pembentukan sebuah kelembagaan pengelola irigasi modern (UPIM). Upaya tersebut dilakukan melalui audit pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi di daerah irigasi kewenangan pusat, baik yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola maupun melalui tugas pembantuan. Hasil temuan lapangan kemudian dianalisa melalui metode SWOT, diikuti dengan penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan pengelolaan. Terdapat lima temuan fungsi utama pengelolaan irigasi modern dari hasil penelitian ini yaitu; (1) pemrograman dan sistem informasi, (2) pengendalian operasi dan pemeliharaan, (3) pengamanan irigasi, (4) knowledge center dan pengembangan SDM, dan (5) fungsi penyuluhan dan tata guna air (PTGA). Adanya fungsi knowledge center dan PTGA merupakan inovasi manajemen yang menjadi keunggulan dalam penelitian ini. Seluruh fungsi tersebut kemudian disusun dalam sebuah struktur kelembagaan yang didasarkan pada tipologi masing-masing daerah irigasi. Untuk kelancaran penerapan UPIM, diperlukan dukungan berupa surat keputusan serta pedoman pelaksanaan yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder.