KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN) - Sulistya Ekawati (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, 2009)
Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelembagaan kepengurusan hutan pada era desentralisasi dan menjelaskan mengapa berbagai masalah tersebut muncul. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan ke depan. Kajian dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki luas hutan 45% terhadap total luas kabupaten. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa Perda di Kabupaten OKI masih mengacu pada aturan lama dari Departemen Kehutanan yang sudah dicabut. Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan di Pemerintah Pusat berubah lebih cepat, daripada sosialisasi ke Pemerintah Daerah. Dalam pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah harus ada keseimbangan hak dan tanggungjawab agar pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak dianggap sebagai beban. Tata hubungan kerja antara UPT Pusat yang ada di daerah, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten perlu diperbaiki agar kinerja pengurusan hutan di daerah lebih optimal. Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menghadapi masalah pendanaan dan SDM, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan mekanisme pelimpahan wewenang secara bertahap, sampai daerah betul-betul mampu menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara mandiri.