PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - HANDITYA, BINOV (Universitas Semarang, 2018)
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri.The Unitary State of the Republic of Indonesia recognizes and respects special or special regional government units compiled by law. The State also respects the unity of indigenous and tribal peoples and the rights of traditionality together alive and in accordance with the development of society and the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as governed by law. Given the above matters, the work undertaken by customary law bodies and the rights of common traditions is still evolving and developing with the community. With the provisions of the Special Privileges Act of Yogyakarta Special Region, Special Region of Yogyakarta which is a special area and special areas that have special or special properties. Filling the post of governor and Deputy Governor of Yogyakarta Special Region has been in accordance with the principle of democracy, because the essence of democracy itself is the will of the people themselves.