KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN PERIODE 2012-2017 - Meilizar Meilizar; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal mengurangi angka kemiskinan sudah maksimal. Namun dalam hal pelaksanaan belum sepenuhnya memihak pada masyarakat, terutama masyarakat miskin, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan kembali meningkat setelah tahun sebelumnya kemiskinan di Aceh Barat sempat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mengurangi Angka Kemiskinan pada periode 2012-2017, Adapun yang menajdi fokus penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan. Data dari penelitian lapangan juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting dari Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membuat kebijakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif dan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan yaitu membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan membuat berbagai program yang pro masyarakat miskin yang kemudian direalisasikan melalui SKPD terkait dalam hal ini yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Syariat Islam. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan sudah dapat menurunkan angka kemiskinan yang sebelumnya relatif besar yaitu 23,81 persen menjadi 22,76 persen ditahun pertama kepemerintahan periode 2012-2017. Pada tahun kedua (2013), angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 23,70 persen. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya memihak pada masyarakat miskin, Observasi dan pendataan masyarakat miskin yang di lakukan pemerintah belum maksimal, kurangnya pengawasan, kurangnya penyuluhan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, keterbukaan informasi publik yang masih jauh dari kata maksimal. Sehingga belum berdampak maksimal terutama terhadap masyarakat miskin di Aceh Barat.Government Of West Aceh Regency's Policy In Reduce Poverty Numbers in 2012-2017 PeriodAceh Barat District Government policy in terms of reducing poverty rate is maximal. However, in terms of implementation has not been fully sided with the community, especially the poor, this resulted in poverty rates again increased after the previous year poverty in West Aceh had decreased. This study aims to analyze the policy of Aceh Barat District Government in Reducing Poverty Rate in the period 2012-2017 and know the impact government policy for the poor in Aceh Barat District. The data required in this research is obtained from the results of field research and literature. Field research was conducted through interviews with informants. Data from fieldwork are also obtained from important documents from the Regional Secretariat, the Social Service and the Office of the Islamic Sharia. While literature research is obtained by reading textbooks, legislation, journals, and other reading materials related to this research. The results show that the Aceh Barat District Government has made policy through inclusive community empowerment and development programs and one of the efforts of Aceh Barat district government in poverty eradication is to form a coordinating team of poverty alleviation by making pro-poor programs which are then realized through SKPD related in this case is the Regional Secretariat, Social Service, and the Office of Islamic Sharia. The Aceh Barat District Government's policy of reducing poverty rates has been able to reduce the previously relatively high poverty rate of 23.81 percent to 22.76 percent in the first year of the period 2012-2017. In the second year (2013), the poverty rate again increased to 23.70 percent. This is due to the implementation of policies that have not been fully in favor of the poor, the observation and data collection of the poor by the government is not maximal, lack of supervision, lack of education related to poverty reduction policy, public information disclosure which is still far from maximal word. So it has not affected maximally especially to poor people in Aceh Barat.